Materi Tes Wawasan Kebangsaan (Twk) Otonomi Kawasan (Sistem Tata Negara Di Indonesia)

Arti kata otonomi

• auto artinya sendiri, dan
• nomos artinya aturan.

Pengertian otonomi daerah

Nilai dasar otonomi daerah

1. Kebebasan 
   Kebebasan masyarakat dan pemerintah kawasan dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan problem bersama.
2. Partisipasi 
   Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
3. Efektivitas dan efisiensi 
   Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih sempurna target (efektif), dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisiensi).

Tujuan otonomi daerah

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraaan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.
5. Pemeliharaan kekerabatan yang harmonis antara pusat dan kawasan serta antar kawasan dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan kiprah serta masyarakat, dan menyebarkan kiprah dan fungsi DPRD.

Asas dan prinsip pemerintahan daerah

1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan kiprah pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bundar yang dilaksanakan di kawasan kabupaten dan kota.
3. Asas kiprah pembantuan yang sanggup dilaksanakan di kawasan provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

Kewenangan kawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya insan potensial.
7. Fasilitas pengembangan koperasi, perjuangan kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
8. Pengendalian lingkungan hidup.
9. Pelayanan manajemen umum dan pemerintahan.
10. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan susunan pemerintah daerah

1. DPRD sebagai DPR daerah
DPRD merupakan forum perwakilan rakyat kawasan dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
• Tugas dan wewenang DPRD, antara lain:
1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala kawasan untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah wacana APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang­undangan lainnya, APBD, dan kolaborasi internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala kawasan kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
5. Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala kawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
• Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD, antara lain:
1. Hak interpelasi
2. Hak angket
3. Hak menyatakan pendapat mengajukan rancangan Perda
4. Hak menentukan dan dipilih
5. Hak imunitas
2. Kepala kawasan sebagai tubuh direktur daerah
• Pemerintah kawasan provinsi dipimpin oleh gubernur.
• Pemerintah kawasan kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota.
• Gubernur/bupati/walikota yang biasa disebut kepala kawasan mempunyai kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.
• Kepala kawasan mempunyai kiprah dan wewenang sebagai berikut.
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kawasan menurut kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
5. Mewakili wilayahnya didalam dan diluar pengadilan, dan sanggup menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan kiprah dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.