Materi Tes Wawasan Kebangsaan (Twk) Sistem Pemerintahan (Sistem Tata Negara Di Indonesia)

FAST DOWNLOADads

Presidensial

Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan direktur dipilh melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. 
Ciri-cirinya: 
1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden dipilih pribadi oleh sebuah tubuh atau dewan pemilih.
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak sanggup memerintahkan pemilihan umum.
4. Presiden tidak sanggup membubarkan kekuasaan legislatif.
5. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
6. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.



Parlementer

Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, dewan legislatif berwenang mengangkat perdana menteri dan sanggup menjatuhkan pemerintahan. 
Ciri-cirinya: 
1. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibuat berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen.
2. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya berasal dari anggota parlemen.
3. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Kepala negara (raja/ratu atau presiden) dengan saran atau pesan yang tersirat perdana menteri sanggup membubarkan dewan legislatif dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.



Semipresidensial

Semipresidensial merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sering disebut dualisme direktur atau kepemimpinan rangkap sebab memimpin presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya: 
1. Presiden republik dipilih melalui hak pilih umum.
2. Presiden mempunyai kekuasaan yang cukup besar.
3. Perdana menteri mengepalai kabinet yang bertanggung jawab kepada dewan legislatif dan dewan legislatif sanggup menjatuhkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang­Undang Dasar. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2.
2. Negara Indonesia yakni negara yang berdasarkan atas hukum. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.
3. Anggota MPR (DPR dan DPD), presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, dan kepala tempat dipilih pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1.
4. Presiden tidak sanggup membubarkan DPR, artinya kekuasaan antara presiden dan dewan perwakilan rakyat yakni sejajar. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C.
5. Menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 Ayat 1 dan 2.
6. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 
   Sumber: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1.

FAST DOWNLOADads