Materi Tes Wawasan Kebangsaan (Twk) Demokrasi (Sistem Tata Negara Di Indonesia)

A. Hakikat Demokrasi

1. Arti kata dekorasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos.
• demos artinya rakyat,
• kratos artinya pemerintahan.
2. Pengertian demokrasi
Secara sederhana demokrasi sanggup diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan rakyat mempunyai proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara.

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

• Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di polis-polis (negara­negara kota) Yunani Kuno dengan bentuk demokrasi langsung.
• Selanjutnya, munculnya Magna Charta di lnggris pada tahun 1215 sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi sesudah sekian usang dilupakan.
• Berikut yakni beberapa tokoh pendukung berkembangnya demokrasi.
1. John Locke 
   John Locke berasal dari lnggris, menunjukkan tiga rumusan hak­ hak dasar manusia, yaitu
   • hak atas hidup (life),
   • hak atas kebebasan (liberty), dan
   • hak atas kepemilikan (property).
2. Montesquieu 
   Montesquieu berasal dari Prancis, mengemukakan konsep "Trias Politlka" yaitu suatu sistem yang sanggup menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan bertujuan biar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang antarlembaga negara (antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Pemerintahan menurut konstitusi.
2. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
3. Terjaminnya hak asasi manusia.
4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
6. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik (public policy).
7. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
8. Kebebasan pers atau media massa.

D. Macam-Macam Demokrasi

1. Demokrasi langsung 
   Demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara eksklusif untuk turut serta dalam menuntaskan persoalan kenegaraan.
2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern 
   Demokrasi yang dijalankan melalui suatu forum perwakilan.

1. Demokrasi barat/demokrasi liberal/demokrasi konstitusional 
   Demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan individu (individualisme).
2. Demokrasi timur/demokrasi parlemen/demokrasi rakyat 
   Demokrasi yang banyak dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme.
3. Demokrasi Pancasila 
   Demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi liberal/parlementer

Demokrasi liberal/parlementer berlaku pada 3 November 1945-5 Juli 1959 dengan ciri-ciri:
1. Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif atau DPR.
2. Sistem multipartai.
3. Overpower legislatif/partai politik.
4. Keterbatasan presiden/eksekutif.



Demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku pada tahun 1959-1965 dengan ciri-ciri:
1. Over power presiden/eksekutif.
2. Keterbatasan hak pesertaan rakyat/legislatif.
3. Berkembangnya imbas komunis.
4. Meluasnya peranan Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur sosial politik.



Demokrasi Pancasila (1965-sekarang)

Demokrasi Pancasila berlaku mulai tahun 1965 hingga kini dengan ciri-ciri:
1. Keseimbangan tuntutan masyarakat.
2. Keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara.
3. Stabilitas masyarakat.
4. Pesertaan rakyat.
5. Persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

F. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Menghormati sepenuhnya perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan orang lain dengan tidak mempertentangkannya.
2. Menghindari sikap dan sikap yang angkuh, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ekstrem, serta meremehkan orang lain.
3. Sifat hening atas setiap perbedaan.
4. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Menaati aturan dan peraturan yang berlaku.

G. Demokrasi Pancasila

1. Pancasila sila ke-4.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.
3. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2).
4. UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1).

H. Pentingnya Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi dalam kehidupan politik 
   Demokrasi dalam kehidupan politik diterapkan dalam acara pemilu.
2. Demokrasi dalam kehidupan ekonomi 
   Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang higienis dan kredibel, serta menunjukkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut membuat dan menikmati kemakmuran.

I. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Dasar aturan pelaksanaan pemilu

Dasar aturan pelaksanaan pemilu sebagai berikut.
1. Pancasila sila ke-4
2. UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 1-6
3. UU No. 23 Tahun 2003 perihal Pemilihan Umum



Asas pemilu

Asas pemilu sebagai berikut. 
L-U-BE-R-JUR-DIL
(Langsung-Umum-Bebas­Rahasia-Jujur-Adil)
1. Langsung artinya pemilih menunjukkan suaranya tanpa perantara.
2. Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk menentukan dan dipilih.
3. Bebas artinya pemilih menunjukkan suaranya tanpa ada paksaan.
4. Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.
5. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur.
6. Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.



Tujuan pemilu dan akseptor pemilu

Tujuan pemilu dan akseptor pemilu sebagai berikut.
1. Memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pesertanya yakni partai politik.
2. Memilih anggota DPD, akseptor nya yakni perseorangan.
3. Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya yakni pasangan yang dicalonkan oleh partai atau campuran partai politik.



Penyelenggaraan pemilu

Penyelenggaraan pemilu yakni sebuah tubuh independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). 



Sistem pemilu

Sistem pemilu sebagai berikut.
1. Distrik 
   Sistemnya yakni pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan menurut jumlah penduduk yang ada. Satu distrik mempunyai jatah satu bangku di dewan legislatif (DPR/ DPRD).
2. Proporsional 
   Sistemnya menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan tunjangan suara.