Nilai Kumulatif Skd 255 Dapat Ikut Skb , Inilah Permenpan Rb No 61 Tahun 2018 Pertanggal 21 November 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPANRB) Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhian Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS 2018 (PermenpanRB 61/2018) Baru saja diundang undangkan pada Tanggal 21 November 2018 .
Berikut yaitu beberapa isi pasal dari Permenpan RB Nomor 61 tahun 2018 :
Pasal 1
Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sanggup melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Pasal 2
Peserta SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan
b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun mempunyai peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur menurut Peraturan Menteri ini.
b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun mempunyai peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur menurut Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Nilai kumulatif SKD deretan Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
b. Nilai kumulatif SKD deretan Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
c. Nilai kumulatif SKD deretan Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
d. Nilai kumulatif SKD deretan Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
e. Nilai kumulatif SKD deretan Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
f. Nilai kumulatif SKD deretan Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
g. Nilai kumulatif SKD deretan Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)
Pasal 4
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan, apabila:
a. tidak ada penerima SKD yang memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau
b. belum tercukupinya jumlah penerima SKD yang memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.
Pasal 5
Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b dan Pasal 4 aksara a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. penerima yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis deretan jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;
b. apabila terdapat penerima yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
c. apabila terdapat penerima yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan penerima dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
Pasal 6
(1) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara b dan Pasal 4 aksara b berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. penerima yang telah memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar, diikutsertakan sebagai penerima SKB kelompok pertama;
b. apabila jumlah penerima SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibentuk penerima SKB kelompok kedua yang berasal dari penerima lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik;
c. jumlah penerima SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi deretan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama;
d. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
e. apabila terdapat penerima pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi deretan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama, keseluruhan penerima dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
(2) Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.
(3) Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi deretan sebanyak selisih antara jumlah alokasi deretan dengan jumlah penerima pada kelompok pertama.
Pasal 7
(1) Tata cara pengisian deretan yang belum terpenuhi sesudah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:
a. dalam hal kebutuhan deretan umum belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi deretan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas deretan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
b. dalam hal kebutuhan deretan umum pada aksara a masih belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi deretan yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD deretan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik;
c. dalam hal kebutuhan deretan khusus belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan umum dan deretan khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi deretan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas deretan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
d. dalam hal kebutuhan deretan khusus pada aksara c belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan umum dan deretan khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi deretan yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD deretan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik;
e. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat deretan yang belum terpenuhi, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi deretan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas deretan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 perihal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; dan
f. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat deretan yang belum terpenuhi sebagaimana diatur pada aksara e, sanggup diisi dari penerima yang mendaftar pada deretan lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi deretan yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD deretan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aksara a dan berperingkat terbaik.
(2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian deretan yang belum terpenuhi.
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Untuk Selengkapnya Silahkan Unduh File PDF PERMENPAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhian Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS 2018 (PermenpanRB 61/2018) Pada Link dibawah ini :
Unduh File PDF Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ( Unduh Disini )
Unduh Penjelasan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 ( Unduh Disini )
Untuk Mengetahui Jenis Soal Dan Materi Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) , Silahkan unduh Materi atau Contoh soal SKB masing - masing Bidang Pada link dibawah ini :
Unduh Materi atau Contoh soal SKB masing - masing Bidang CPNS 2018 ( Unduh Disini )
Untuk Mengetahui Jenis Soal Dan Materi Seleksi Kompetensi Bidang ( SKB ) , Silahkan unduh Materi atau Contoh soal SKB masing - masing Bidang Pada link dibawah ini :
Unduh Materi atau Contoh soal SKB masing - masing Bidang CPNS 2018 ( Unduh Disini )
Demikian Informasi Tentang PERMENPAN RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhian Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS 2018 (PermenpanRB 61/2018). Semoga Bermanfaat
